SELAMAT DATANG DI WEBSITE SATRIYO ARDI. APABILA INGIN MENGUTIP TULISAN DARI WEBSITE INI, MOHON DISERTAKAN IDENTITAS PENULIS MAUPUN ALAMAT WEBSITE, SETIAP KARYA TULIS DILINDUNGI UU HAK CIPTA

Sabtu, 29 Juni 2013

MAKALAH HUKUM WARIS ADAT "PILIHAN HUKUM DALAM HUKUM WARIS DI INDONESIA"

BAB I
 PENDAHULUAN

A.                Latar Belakang

Di Indonesia terdapat tiga macam sistem hukum positif yang masih berlaku sementara, selama belum lahirnya hukum yang baru berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketiga macam sistem hukum tersebut, yaitu sistem hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), sistem hukum waris adat dan sistem hukum waris islam berdasarkan atas ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (sebelum amandemen), yang setelah amandemen berubah menjadi Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945.
Hukum waris adat merupakan bagian dari hukum hindia belanda yang menjadi hukum positif Indonesia.Hukum waris adat masih diberlakukan sampai saat ini, melihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang masih sesuai dengan perkembangan zaman masyarakat. Di Indonesia, masih terdapat beberapa daerah yang masih kental dengan hukum adatnya, sehingga hukum waris adatnya pun masih kental di beberapa daerah.
Walaupun sebenarnya ada sistem hukum lain yang masih berlaku di Indonesia, yaitu sistem hukum KUHPerdata (BW) dan sistem hukum islam. Nampaknya sistem hukum KUHPerdata (BW) dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara materiil tidak berlaku, karena berdasarkan asas lex specialis derogat legi generalis. Dengan kata lain, sistem hukum KUHPerdata tidak berlaku apabila ada hukum baru atau undang-undang baru yang mengatur hal yang sama, undang-undang yang baru tersebut yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Namun sistem hukum KUHPerdata (BW) masih berlaku bagi orangyang menggunakan sistem hukum BW sebelum lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. sedangkan untuk sistem hukum waris islam, dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Maka orang yang beragama islam mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, sedangkan untuk orang yang beragama non-islam dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri. Dengan adanya produk hukum baru yang berbentuk undang-undang, sangat berpengaruh terhadap ketiga sistem hukum waris yang masih berlaku di Indonesia.
Pertanyaan selanjutnya yaitu, “bagaimana ketika seseorang yang beragama islam yang berdomisili di daerah yang masih kental sistem hukum waris adatnya, memilih sistem hukum waris islam atau sistem hukum waris adat?” untuk itu dengan adanya makalah ini, kami akan menjelaskan bagaimana menjawab permasalahan tersebut, selain itu kami juga akan membahas mengenai orang yang berhak menerima warisan berdasarkan hukum waris adat beberapa daerah di Indonesia.

B.                 Rumusan Masalah
a.         Bagaimana perkembangan hukum waris adat di Indonesia?
b.        Bagaimana Pilihan Hukum dalam Hukum Waris?
c.         Bagaimana ahli waris berdasarkan Hukum Waris Adat beberapa daerah di Indonesia ?

BAB II
PEMBAHASAN

A.   Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia

Hukum waris adat menurut Ter Haar (1960), adalah aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad, penerusan, dan peralihan harta kekayaan yang berwujud (materiil) dan tidak berwujud (inmateriil) dari satu generasi kepada generasi berikutnya.
Sedangkan menurut Soepomo (1986), hukum adat waris adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan benda yang tidak berwujud (inmateriil goederen) dari satu angkatan manusia (generati) kepada turunannya[1].
Seperti masyarakat pada umumnya, mereka selalu mengalami perubahan sosial (dinamis) dikarenakan kebiasaan masyarakat selalu berkembang, tidak seperti hukum yang tertulis yang kadang tidak sesuai dengan perkembangan zaman masyarakat. Perubahan tersebut akan berpengaruh dan menimbulkan perubahan hukum secara umum, dan perubahan hukum waris adat secara khusus. Perubahan tersebut, terutama terlihat pada munculnya harta bersama dan hak mewaris anak perempuan pada masyarakat patrilineal dan hak mewaris anak-anak kepada harta suarang bapaknya pada masyarakat matrilineal, dan juga perkembangan adanya hak mewaris bagi janda atau duda[2].
Maksud dari patrilineal dan matrilineal sendiri pada kutipan di atas adalah sistem pewarisan yang berkaitan dengan sistem keturunan (sistem kekerabatan atau sistem kemasyarakatan). Sistem pewarisan itu sendiri dibagi menjadi tiga sistem yaitu :
1.      Sistem Patrilineal
Sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak.
2.      Sistem Matrilineal
Sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu.
3.      Sistem Parental atau Bilateral
Sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi bapak dengan ibu.
                 Dengan adanya ketiga sistem pewarisan diatas, hukum waris adat tidak bisa lepas dari corak dan warna dari ketiga sistem keturunan diatas.
Sebelumnya diketahui bahwa, kedudukan ahli waris disaat sebelum Indonesia merdeka adalah mereka yang memiliki hubungan darah dengan pewaris. Dengan demikian, pengertian ahli waris sebelum kemerdekaan selalu dikaitkan dengan hubungan darah. Dengan adanya pendapat tersebut, ini mengakibatkan janda bukan menjadi ahli waris karena tidak memiliki hubungan darah dengan suaminya. Tetapi, setelah dibuatnya keputusan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Oktober 1957 No. 130 K/Sip/1957, Mahkamah Agung menetapkan bahwa janda dari pewaris beserta anak-anaknya, bersama-sama berhak atas harta warisan almarhum suaminya[3]. Tetapi dalam hal ini Mahkamah Agung masih belum menggunakan istilah “ahli waris” untuk seorang janda, hanya saja disini kita dapat melihat salah satu perkembangan hukum waris adat khususnya tentang kedudukan seorang janda, yang sebelumnya tidak berhak mendapatkan harta warisan dikarenakan tidak adanya hubungan darah. Namun, selanjutnya oleh Mahkamah Agung memberi hak atas harta warisan kepada janda.
Tetapi, untuk harta warisan berupa barang pusaka, menurut putusan ke III dari Raad Yustisi Jakarta tanggal 17 Mei 1940, yang berhak adalah silsilah ke bawah. Jika pewaris tidak memiliki silsilah kebawah (anak) maka harta kembali ke tangan keluarga. Dengan kata lain, istri dari pewaris tidak berhak atas warisan barang pusaka tersebut.
Seiring dengan perkembangannya zaman, janda semakin diakui sebagai ahli waris. Ini berdasarkan keputusan Mahakamah Agung pada tanggal 25 Februari 1958 No. 387 K/Sip/1958, yang berisi bahwa, janda memiliki hak mewarisi separuh harta gono-gini (harta milik bersama dari suami dan istri yang diperoleh selama perkawinan). Dan pada tahun 1960 Mahkamah Agung resmi menetapkan janda sebagai ahli waris dari almarhum suaminya.
Pada dasarnya, saat ini  ada dua sistem hukum waris yang sama-sama berlaku pada masyarakat yang sama sebagai subjek hukumnya. Kedua sistem hukum waris tersebut antara lain hukum waris islam dan hukum waris adat. Kedua sistem hukum waris tersebut saling mengisi kekosongan hukum kewarisan sesuai budaya hukum yang berlaku di lingkungan adat masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya yaitu, dalam hukum waris islam mempengaruhi hukum waris adat pada penggunaan istilah hibah untuk menyebut perbuatan hukum yang bersifat sepihak, yang berarti pemberian kepada orang lain secara cuma-cuma dan penggunaan kriterium 1/3 harta sebagai batasan harta hibah yang ditoleransikan dalam kaitannya dengan pembagian warisan yang berbarengan adanya hibah wasiat yang dapat merugikan para ahli warisnya[4]. Selanjutnya, hukum waris adat sebagai wujud dari kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat, melalui pintu ijtihad diterima sebagai hukum, seperti yang terdapat di dalam kompilasi hukum islam.
B.   Pilihan Hukum Dalam Hukum Waris

Di setiap Sistem Hukum waris terdapat perbedaan, seperti halnya sistem hukum waris KUHPerdata (BW), sistem hukum warisislam dan sistem hukum waris adat. Ketiga sistem tersebut terdapat perbedaan. Misalnya seperti, di dalam sistem hukum waris islam, anak angkat haram menjadi ahli waris, karena pengangkatan anak angkat adalah semata-mata karena kepedulian semata. Berbeda dengan sistem hukum waris adat, anak angkat mempunyai hak waris terhadap harta kekayaan orang tua angkatnya, dengan kata lain bahwa anak angkat di akui sebagai anak kandung oleh masyarakat adat setempat.Sedangkan dalam sistem hukum KUHPerdata (BW), anak angkat dapat menjadi ahli waris, tetapi harus mengajukan permohonan pengangkatan anak terlebih dahulu di persidangan.
Dengan lahirnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, orang yang beragama islam dapat melakukan pilihan hukum, ketika seseorang di hadapkan antara memilih sistem hukum waris islam dan sistem hukum waris adat. Pastilah orang akan memilih sistem hukum waris yang menguntungkan baginya dan/ atau tidak akan memilih sistem hukum waris yang merugikan baginya.Parahnya lagi Pengadilan Agama dan pengadilan negeri saling mengklaim berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara kewarisan tersebut.
Namun dengan adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama diharapkan untuk memangkas “choice of law” dalam Hukum Kewarisan. Dalam Penjelasan Umum telah dinyatakan “Bahwa Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan, dinyatakan dihapus”.
Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menimbulkan efek terkait eksistensi dari Pengadilan Agama dan juga kewenangannya. Sebagaimana di dalam Pasal 49 menyatakan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah”
Untuk warga beragama Islam dalam sengketa hukum waris, idealnya menggunakan hukum waris islam sebagai hukum yang digunakan. Sedangkan hukum waris KUH Perdata (BW) dan juga hukum waris adat tidak berlaku dan tidak mengikat. Sedangkan untuk warga beragama non-Islam, hukum yang digunakan yaitu bisa berupa hukum waris KUH Perdata (BW), ataupun hukum waris adat, sedangkan hukum waris islam tidak mengikat.
Kemudian yang mempermasalahkan pembagian harta warisan apakah menganut dan tunduk pada hukum islam maupun adat atau KUH Perdata, dalam perundangan tersebut tidak diberikan suatu solusi yang dapat menengahi persoalan yang telah mengakar meskipun undang-undang menyatakan pilihan hukum telah dihapus.
Ada beberapa aspek terkait Pilihan Hukum (choice of law) yakni,
1. Pendapat Para Ahli Hukum
Dalam bukunya yang berjudul “Pokok-Pokok Hukum Perdata”, Subekti menyatakan bahwa, ketentuan pilihan hukum memberikan hak pilihan dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Bahkan dalam sistem hukum barat, para ahli waris diberi hak pula untuk menerima penuh, menolak, atau menerima dengan bersyarat atas warisan pewaris. Sedangkan menurut Sudargo Gautama dalam bukunya “Segi-segi hukum antar tata hukum pada Undang-undang Peradilan Agama” menyatakan bahwa setiap bidang hukum perdata termasuk kewarisan bersifat mengatur “regelend” dan tidak bersifat memaksa “dwingen” dan dapat disahkan melalui persetujuan pihak-pihak yang bersengketa. Hakim tidak berwenang memaksa pilihan hukum tertentu bagi para pihak.Sehingga dimungkinkan adanya pilihan hukum (choice of law).[5]

2. Dari segi Asas-Asas Hukum
a. Hakim Tidak boleh Menolak suatu Perkara yang diajukan kepadanya.
Bahwa beberapa hakim yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa waris terkadang berlindung pada asas ini, yakni hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya.Sebagaimana telah diungkapkan dimuka bahwa hakim terkadang mengklaim dirinya (wilayah kewenangan) berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu sengketa waris baik yang beragama Islam maupun yang berbeda agama bagi Para Ahli Warisnya.Sehingga dalam prakteknya beberapa hakim masih menerima dan memeriksa bahkan memutus atau mengklaim institusinya berwenang, walau ada Asas Personalitas Ke-Islaman.Yang mana menjadi persoalan disini, personalitas ke-Islaman tersebut apakah ahli waris atau pewarisnya.[6]
b. Asas Personalitas Ke-Islaman.
Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menetapkan asas dasar atau sentral adalah Personalitas Ke-Islaman, sehingga hal tersebut membawa konsekuensi hukum, bahwa masalah kewarisan bagi orang islam atau setiap orang islam, bila terjadi sengketa, maka kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri. Jadi berdasarkan Asas ini, tidak ada lagi pilihan hukum dan telah jelas, bagi yang beragama islam di Pengadilan Agama dan bagi Non-Islam di Pengadilan Negeri, sehingga tidak lagi melihat mau tunduk hukum apa? Apakah adat atau KUH Perdata, karena permasalahan ini dilihat personalitasnya. Kemudian dalam tataran praktek, masalah personalitas ini masih menjadi perdebatan, apakah personalitas dari pewaris atau ahli warisnya? disisi lain yang memiliki harta adalah pewaris, namun yang ditinggalkan/ahli waris yang saling bersengketa. Sebagai contoh; Pewaris beragama Islam, ahli waris ada tiga anak (satu anak laki-laki beragama Islam, dua perempuan beragama non-islam) dimana dua orang anak perempuan meminta pembagian diselesaiakan di Pengadilan Negeri (karena secara kekeluargaan tidak ditemui penyelesaian) agar nantinya mendapatkan harta waris dan bagian 1:1, kemudian pihak laki-laki mengajukan ke PA dengan melihat personalitas dari Pewaris dan tunduk pada hukum Islam, karena saling berseteru, akhirnya sama-sama mengajukan ke dua wilayah Peradilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan tunduk hukum islam atau Pengadilan Negeri bagi yang berkeinginan “pemerataan hak” dan mendapatkan bagian 1:1 serta tunduk pada hukum adat/KUH Perdata). Sebagaimana telah diungkapkan diatas, hal tersebut semakin diperparah ketika para Penegak Hukum di wilayah pengadilan juga sama-sama saling mengklaim dirinya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus atas sengketa termaksud. Dan bila sengketa itu sama-sama jalan, maka pada akhirnya hanya meminta fatwa dari Mahkamah Agung, dimana membutuhkan waktu yang tidak pendek.[7]

c. Asas Lex Specialis derogate legi generali, lex posteriori derogate lex priori.
Merujuk pada Asas Lex speciali derogate legi generali artinya aturan yang khusus mengalahkan aturan yang umum. Sedang lex posteriori derogate lex priori artinya aturan yang lama (yang berlaku terdahulu) dikalahkan/dibatalkan aturan yang baru (berlaku belakangan). Bahwa dalam sistem hukum di Indonesia menganut beberapa sistem sebagai akibat dari pluralisme hukum, yakni Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum KUH Perdata(BW). Dimana ketiganya mencakup masalah kewarisan.
Maka UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang merupakan Undang-Undang Khusus. Oleh karenanya atas dasar Asas Lex Specialis derogate Legi Generali, maka Undang-Undang yang berlaku bagi mereka yang beragama Islam adalah UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu berdasarkan Asas Lex Posteriori derogate lex priori, maka aturan yang berlaku adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sehingga dengan berdasar dari Asas-Asas tersebut seharusnya Undang-Undang Peradilan Agama dapat menyisihkan Undang-Undang Peradilan Umum dalam hak kewenangan mengadili perkara Kewarisanbagi orang-orang Islam.[8]

Dari beberapa aspek di atas, Asas Lex Specialis derogate legi generali dan asas lex posteriori derogate lex priori lah yang digunakan apabila terjadi sengketa mengenai hukum waris. Dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 Perubahan dari UU No. 7 Tahun 1989, maka orang yang beragama islam tidak dapat melakukan pilihan hukum, yaitu hanya dapat mengajukan suatu sengketa waris ke Pengadilan Agama. Walaupun orang yang beragama islam tersebut bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah adat yang adatnya masih kental, maka jika terjadi suatu sengketa waris harus mengajukannya ke Pengadilan Agama. Tetapi jika dapat diselesaikan secara musyawarah tidak harus mengajukannya ke Pengadilan Agama.
Apabila salah satu pihak yang berperkara bukan orang yang beragama islam, misalnya pewarisnya atau cara nikahnya bukan melalui perkawinan secara islam, maka tidak dapat mengajukan sengketa tersebut ke Pengadilan Agama.  Sedangkan bagi orang yang beragama selain islam dapat mengajukan suatu sengketa waris ke Pengadilan Negeri.
Selain itu, untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut hukum waris adat suatu daerah, hakim harus mengetahui hukum waris adat di daerah yang ia tangani. Jika hakim tidak tahu hukum waris adat di daerah yang bersangkutan, maka hakim yang menangani permasalahan waris adat daerah yang bersangkutan dapat bertanya kepada tokoh atau sesepuh dari daerah yang bersangkutan agar mengetahui bagaimana sistem hukum waris adatnya, bagaimana cara pembagian harta warisannya, siapa saja yang dapat menjadi ahli waris, dan sebagainya. Sehingga hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan di anggap mengetahui hukumnya.



 C.   Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Adat Beberapa Daerah di Indonesia

Dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 perubahan dari UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, tidak ada lagi pilihan hukum (choice of law) bagi orang yang beragama islam walaupun berdomisili di daerah yang masih kental adatnya. Namun dalam prakteknya, tidak semua orang yang beragama islam mengajukan suatu sengketa ke Pengadilan Agama, karena dapat diselesaikan dengan cara musyawarah terlebih dahulu.                
Di Indonesia memang masih menerapkan pilihan hukum (choice of law) bagi orang non islam. Jika terdapat sengketa, kita bisa memilih hukum mana yang akan digunakan yaitu hukum waris adat atau hukum waris KUHPerdata.
Jika hukum waris adat diterapkan di daerah Batak, kedudukan perempuan tidak seimbang dengan kedudukan laki-laki dam hal warisan.Ini disebabkan, masyarakat hukum Batak menganut ajaran sistem patrilineal. Artinya, masyarakat hukum Batak menggunakan sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak.
Jadi, misalnya pewaris (suami), yang berhak menjadi ahli warisnya yaitu garis lurus kebawah, selanjutnya keatas, dan kesamping yang laki-laki. Artinya, yang berhak pertama kali mendapat harta warisannya yaitu anak laki-laki dari sang pewaris. Jika tidak memiliki anak laki-laki, diberikan kepada orang tua(ayah) sang pewaris. Jika telah meninggal orang tua (ayah) pewaris, diberikan kepada saudara laki-laki sang pewaris.
Setelah mengetahui model hukum waris adat Batak, bisa diketahui bahwa kedudukan istri sang pewaris bukans ebagai ahli waris. Sang istri dari pewaris dalam sistem hukum adat Batak, tidak berhak untuk menguasai harta peninggalan dari pewaris. Tetapi, istri hanya berhak untuk memelihara dan menikmati harta bawaan tersebut, sepanjang dia masih dalam ikatan perkawinan yang sama, atau sampai dia menikah lagi. Jika sang istri menikah lagi, penguasaan harta warisan dari sang pewaris diserahkan kepada anak laki-laki, orang tua (ayah), dan juga saudara laki-laki dari sang pewaris.
Selanjutnya, jika kita melihat daerah Bali, sistem yang dianut daerah ini sama halnya dengan daerah Batak, yaitu patrilineal. artinya, anak laki-laki sebagai ahli waris dalam keluarganya, sedangkan perempuan hanya mempunyai hak untuk menikmati harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan suami. Hal ini disebabkan adanya putusan Mahkamah Agung No. 200 K/Sip/1958 tanggal 5 Desember 1958, yang isinya menyatakan bahwa “Menurut hukum Adat Bali, yang berhak mewaris hanyalah keturunan pria dan pihak keluarga pria dan anak angkat lelaki; Maka Men Sardji sebagai saudara perempuan bukanlah akhli waris dan mendiang Pan Sarning”
Tetapi, terdapat perubahan yang bisa membawa cukup kenikmatan bagi kaum masyarakat perempuan Bali dalam hal pewarisan. Pada tahun 2010, dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Dea Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010, tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali (Keputusan Pasamuhan Agung III/2010).
Di dalam keputusan tersebut diputuskan bahwa, kedudukan suami-istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta gunakaya, termasuk hak waris anak perempuan (anak kandung dan juga anak angkat).
Menurut Prof. Dr. Wayan P. Windia S.H., M.Si. pakar hukum adat FH Unud menyatakan “Sesudah 2010 wanita Bali berhak atas warisan berdasarkan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010, 15 Oktober 2010. Di SK ini, wanita Bali menerima setengah dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Hanya jika kaum wanita Bali yang pindah ke agama lain, mereka tak berhak atas hak waris. Jika orang tuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan jiwa dana atau bekal sukarela.”
Sementara itu, untuk masyarakat Tionghoa di daerah Palembang, pembagian harta warisan dilakukan pada saat pewaris meninggal dunia.Dimana kedudukan anak laki-laki tertua atau sulung lebih tinggi dari anak perempuan.Karena, anak perempuan hanya berhak atas harta berupa perhiasan saja, sedangkan anak laki-laki harus memperoleh jumlah yang lebih besar dari anak perempuan.Sistem hukum yang digunakan dalam pembagian harta waris di dalam masyarakat Tionghoa daerah Palembang ini menggunakan sistem hukum adat Tionghoa.
Pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa memiliki orientasi pembagian terhadap harta-harta pusaka keluarga, seperti abu leluhur, rumah peninggalan keluarga besar (rumah gede) dan perhiasan keturunan.
Pembagian harta warisan dalam masyarakat Tionghoa di Palembang sebagai berikut :
1.      Perolehan anak laki-laki dan anak perempuan adalah 1 banding setengah (1:1/2),
2.      Perolehan janda (orang tua yang ditinggal) disamakan dengan perolehan anak perempuan, yaitu setengah (1/2),
3.      Harta warisan baru dapat dibagi kepada ahli waris setelah orang tua meninggal, janda meninggal dunia, atau menikah kembali,
4.      Anak lai-laki tertua diberikan kuasa untuk mengolah atau mengurus harta warisan keluarga.
Dari hal-hal diatas, bisa diketahui bahwa, pembagian warisan pada masyarakat Tionghoa di Palembang menempatkan dominannya posisi anak tertua laki-laki sebagai ahli waris yang paling utama, tetapi ada beberapa pengecualian dalam metode patrilineal tersebut bagi masyarakat Tinonghoa di Palembang ini.
Penyimpangan yang dimaksud yaitu, dimungkinkan apabila diketahui secara umum bahwa anak laki-laki memiliki sifat jelek, cacat mental atau sebab lainnya yang diperkirakan tidak berkenan bagi pewaris. Disinilah letak alkulturasi budaya yang terjadi dalam masyarakat Tionghoa Palembang[9].Ini membedakan hal-hal dasar yang terjadi dalam masyarakat Tionghoa asli (China). Di Palembang, pilihan ahli waris pada anak perempuan tidak menjadi persoalan yang besar, meskipun secara umum pembagian waris anak laki-laki dan perempuan satu berbanding setengah (1:1/2), ini hanya berupa dasar perhitungan, bukan menjadi baku didalam kehidupan masyarakat[10].

BAB III
PENUTUP

KESIMPULAN

Di dalam sistem hukum waris adat, terdapat sistem pewarisan. Sistem pewarisan  itu sendiri dibagi menjadi tiga sistem yaitu :
1.    Sistem Partilineal
Sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak.
2.    Sistem Matrilineal
Sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu.
3.    Sistem Parental dan Bilateral
Sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi bapak dengan ibu.
Dengan adanya ketiga sistem pewarisan diatas, hukum waris adat tidak bisa lepas dari corak dan warna dari ketiga sistem keturunan diatas.
Terkait pilihan hukum, dengan lahirnya UU No. 7 tahun 1989 masih dapat melakukan pilihan hukum. Dengan adanya pilihan hukum membuat orang akan mengajukan suatu sengketa ke pengadilan dengan menggunakan sistem hukum waris yang menguntungkan baginya. Oleh sebab itu diperlukan suatu undang-undang sebagai solusi dari permasalahan itu. Yaitu dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 sudah tidak ada lagi pilihan hukum bagi orang yang beragama islam dan tidak ada penggolongan penduduk. Namun tidak semua sengketa waris di ajukan ke pengadilan, karena dapat diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah.
Dengan melihat beberapa contoh siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dari beberapa daerah di Indonesia, dapat kita ketahui bahwa, setiap daerah yang mana mengajukan hukum waris adat di dalam sengketa, pihak ahli waris laki-laki lebih diuntungkan dibandingkan dengan pihak perempuan. Bahkan ada yang sama sekali mendapatkan harta waris sama sekali. Ini berarti, banyak di daerah Indonesia yang menggunakan sisitem pewarisan Partilineal, jika menggunakan hukum waris adat. Hanya saja ada beberapa pengecualian dari tiap-tiap daerah yang berbeda.


  DAFTAR PUSTAKA

Subekti, Trusto. Hukum Waris Adat edisi kedua.2013.
Makalah          : Primasta, Agus S. Choice Of Law dalam Hukum Kewarisan. Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Tesis                : Willy Yuberto Andrisma, S.H. 2007, Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan.
Bocah-sinau.blogspot.com/2011/06/perkembangan-dan-perubahan-hukum-waris.html




[1]Subekti, Trusto. Hukum Waris Adat edisi kedua.2013. hal 15
[2]Ibid hal 19
[3]Bocah-sinau.blogspot.com/2011/06/perkembangan-dan-perubahan-hukum-waris.html
[4] Ibid hal 16
[5]  Makalah: Primasta, Agus S. Choice Of Law dalam Hukum Kewarisan. Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
[6]  Ibid. hal. 5
[7] Ibid. hal. 7
[8] Ibid. hal. 7
[9] Tesis : Willy Yuberto Andrisma, S.H, 2007, PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM ADAT TIONGHOA DI KECAMATAN ILIR TIMUR I KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN. Hal 72
[10] Ibid. hal 73

0 komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hosted Desktops