Berbagi informasi tentang ilmu hukum

Satriyo Ardi

Satriyo Ardi

Minggu, 30 Juni 2013

Analisis Kasus Pembunuhan dan Pemerkosaan

07.55 Posted by Satriyo Ardi No comments
BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Jika ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang, maka penuntut umum mempunyai kewajiban untuk melakukan penuntutan, ini sesuai dengan asas hukum acara pidana yaitu asas legalitas.
Dalam perkara pembunuhan di Jalan Lamper Sari No. 41, Semarang, terdapat laporan dari saksi yaitu Dion (29) dan Budi (20) mengenai peristiwa yang terjadi tentang tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka yaitu Pisa Al Pairun memasuki rumah kos dari korban, korbannya yaitu Amelia Almas Adzani (21).  Awalnya tersangka berniat untuk mencuri, namun korban mengetahui perbuatan tersangka. Karena perbuatan tersangka diketahui korban, tersangka menusuk leher korban dengan pisau. Setelah korban meninggal, tersangka melakukan pemerkosaan terhadap korban.
Setelah mengetahui laporan atau pengaduan tersebut, penyidik kepolisian melakukan penyidikan terkait laporan tersebut untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Setelah berkas perkara, barang bukti, dan tersangkanya telah lengkap dan jelas, maka ketiga hal tersebut diserahkan kepada penuntut umum. Jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, maka tugas penyidikan telah dianggap selesai.
Setelah itu, penuntut umum melakukan penuntutan kepada tersangka dengan membuat surat dakwaan, surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum harus memenuhi syarat formil dan materiil agar surat dakwaan tersebut diterima oleh pengadilan. Apabila surat dakwaan diterima oleh pengadilan, maka tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan di persidangan.
B.     Rumusan Masalah
a.       Alat bukti apa yang dapat diperiksa oleh hakim dalam persidangan mengenai perkara pembunuhan tersebut?
b.      Bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa?
BAB II
PEMBAHASAN

A.    Alat Bukti yang Dapat di Periksa oleh Hakim Mengenai Perkara Pembunuhan
Dalam perkara pembunuhan di Jl. Lamper Sari No.41, Semarang, digunakan acara pemeriksaan biasa. Karena ancaman tindak pidana pembunuhan lebih dari 3 tahun dan/ atau tindak pidana pembunuhan merupakan ancaman pidana berat sehingga harus menggunakan acara pemeriksaan biasa. Adapun mengenai alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu :
1.      Keterangan saksi
2.      Keterangan ahli
3.      Surat
4.      Petunjuk
5.      Keterangan terdakwa
Alat bukti yang dapat diperiksa oleh hakim mengenai perkara pembunuhan tersebut yaitu keterangan saksi. Agar dapat menjadi saksi yang sah maka harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil tersebut yaitu dengan di angkat sumpah di dalam sidang pengadilan, sedangkan syarat materiil tersebut yaitu apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan sesuai dengan apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Yang dapat dijadikan saksi dalam perkara pembunuhan tersebut yaitu Dion (29) sebagai pacar korban yang menemukan korban pertama kali telah tewas dikamarnya, dan Budi (20) sebagai penjaga rumah kos korban, ia dapat dijadikan saksi karena bukan yang dikecualikan dan dilarang untuk dapat menjadi saksi oleh KUHAP.
Alat bukti kedua yang dapat diperiksa oleh hakim mengenai perkara pembunuhan tersebut yaitu keterangan ahli yang diatur dalam Pasal 186 KUHAP. Keterangan ahli dibagi menjadi dua kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran kehakiman dan ahli pada umumnya. Dalam perkara pembunuhan tersebut, yang dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan ahli yaitu ahli kedokteran kehakiman seperti dokter forensik. Hakim meminta kepada dokter forensik untuk memberikan keterangan mengenai hasil visum korban. Dengan adanya keterangan dari dokter forensik akan sangat membantu hakim dalam menentukan tindak pidana apa yang dilakukan terdakwa kepada korban dengan melakukan visum terhadap korban.
Selain itu, keterangan ahli yang dapat dijadikan alat bukti yang sah yaitu ahli pada umumnya seperti ahli kejiwaan, ahli kejiwaan tersebut berguna untuk mengetahui kondisi kejiwaan dari terdakwa, sehingga akan jelas dengan adanya keterangan ahli kejiwaan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.
Alat bukti ketiga yang dapat diperiksa oleh hakim mengenai perkara pembunuhan tersebut yaitu keterangan terdakwa yang diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan terdakwa dapat berupa pengakuan maupun pengingkaran, apabila terdakwa mengakui perbuatannya maka pengakuan tersebut tidak cukup, melainkan harus disertai alat bukti yang lain. Dalam perkara pembunuhan tersebut, yang menjadi terdakwa yaitu Pisa Al Pairun (18). Keterangan ia harus dinyatakan di sidang pengadilan dan keterangan ia mengenai perbuatan yang ia lakukan/ ia ketahui/ ia alami sendiri.
B.     Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kepada Terdakwa
Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa, terdapat beberapa teori, yaitu :
1.      Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, yaitu minimal hakim telah memeriksa sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan undang-undang.
2.      Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, yaitu hakim dalam memutus hanya perlu keyakinan hakim saja tanpa perlu memeriksa alat bukti.
3.      Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, yaitu dalam memutus hakim paling tidak sudah memeriksa sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim.
4.      Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis, yaitu  hakim telah memeriksa sekurang-kurangnya dua alat bukti menurut undang-undang atau diluar undang-undang.
Dalam perkara pembunuhan tersebut, hakim dalam menjatuhkan putusan terdakwa menggunakan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Hakim dalam menjatuhkan sudah memeriksa sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim, teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif terdapat dalam Pasal 183 KUHAP.
Terdakwa yaitu Pisa Al Pairun (18)  telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korbannya dengan berdasarkan pada keyakinan hakim dan tiga alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Karena perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Pisa Al Pairun, maka dapat dijerat Pasal 340, 338, 365 ayat (3), dan Pasal 285 KUHP.
Menurut Pasal 340 KUHP ancaman pidana dari perbuatan dengan sengaja dan direncanakan menghilangkan nyawa orang yaitu dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu  tertentu, paling lama 20 tahun. Pasal 338 KUHP diancam pidana penjara paling lama 15 tahun karena dengan sengaja menghilangkan nyawa orang.  Pasal 365 ayat (3) KUHP diancam pidana penjara selama – lamanya 15 tahun jika melakukan perbuatan pencurian yang berakibat kematian, Pasal 285 KUHP diancam pidana penjara selama – lamanya 12 tahun karena dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.
Terdakwa yaitu Pisa telah melakukan 3 tindak pidana, yaitu tindak pidana pencurian, pembunuhan dan pemerkosaan. Maka perbuatan Pisa termasuk concursus realis, yaitu hanya dikenakan satu pidana, dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah 1/3. Jadi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yaitu 20 tahun ditambah 1/3 dari 20 tahun, berarti putusan pidana yaitu 26 tahun 8 bulan.



BAB III
PENUTUP

A.    Kesimpulan
Alat bukti yang dapat diperiksa oleh hakim mengenai perkara pembunuhan tersebut yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa.  Yang dapat menjadi saksi dalam perkara pembunuhan tersebut yaitu Dion (29) sebagai pacar korban yang menemukan korban pertama kali telah tewas dikamarnya, dan Budi (20) sebagai penjaga rumah kos korban, ia harus disumpah di sidang pengadilan dan memberikan keterangan di sidang pengadilan sesuai apa yang ia alami/ ia dengar/ ia rasakan sendiri.
Alat bukti lain yaitu keterangan ahli yang di berikan oleh ahli kedokteran kehakiman seperti dokter forensic yang berguna untuk membantu hakim dalam menentukan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban.
Alat bukti yang terakhir yang dapat diperiksa oleh hakim dalam perkara pembunuhan tersebut yaitu keterangan terdakwa, keterangan terdakwa dapat berupa pengakuan bahwa ia mengakui perbuatannya. Keterangan terdakwa tersebut tidak cukup untuk menyatakan bahwa ia bersalah, melainkan perlu disertakan dengan alat bukti lain.
Sedangkan penjatuhan putusan oleh majelis hakim kepada terdakwa dalam perkara pembunuhan tersebut dengan menggunakan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Dalam perkara pembunuhan tersebut, majelis hakim telah memeriksa tiga alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa.
Majelis hakim pun telah mempunyai keyakinan bahwa terdakwa benar-benar terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan kepada korban, terdakwa telah melakukan 3 tindak pidana yaitu tindak pidana pencurian, pembunuhan dan pemerkosaan. Maka perbuatan Pisa termasuk concursus realis, yaitu hanya dikenakan satu pidana, dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah 1/3. Jadi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yaitu 20 tahun ditambah 1/3 dari 20 tahun, berarti putusan pidana yaitu 26 tahun 8 bulan.


0 komentar: